Indonesia merupakan negara hukum, ciri dari negara hukum memberi jaminan adanya tertib hukum pada masyarakat serta dapat memberi perlindungan hukum. Hukum menjadi alat negara untuk mengatur kehidupan warga negara agar tidak terjadi tindakan sepihak menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum, setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.  Sehingga keberadaan hukum dapat menerangkan, menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara. Untuk mewujudkan perlindungan dan tertib hukum pada masyarakat lebih khusus yang berkaitan hubungan orang dengan orang salah satunya negara membentuk peraturan perundang-undangan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Siapa saja yang sudah menikah pasti mendambakan pernikahan yang harmonis. Perlu diingat dalam sebuah pernikahan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai sifat, karakter, dan latar belakang keluarga yang berbeda serta masalah yang berbeda antara satu sama lain. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di samping sebagai sunah Nabi, juga merupakan hal yang sakral.

Keterampilan berbicara sesungguhnya banyak berkenaan dengan masalah-masalah nontekstual. Artinya, bahwa berbicara bukan hanya menghasilkan bunyi-bunyi bahasa namun memiliki efek makna dari tuturan yang dihasilkan. Tuturan tersebut oleh Rahardi (2009) disebut sebagai prinsip kesantunan. Tindakan berbicara yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi, terdapat bagian-bagian yang difungsikan sebagai kesantunan dalam berkomunikasi. Wijana (1996) dan Rahardi (2009) menyampaikan prinsip kesantunan (politeniss principle) itu sebagai berikut: (1) prinsip kebijaksanaan, (2) prinsip penerimaan, (3) prinsip kemurahan, (4) kerendahan hati, (5) kecocokkan, (6) kesimpatisan.

Batik Jambi mulai dikenal pada masa Kesultanan Melayu Jambi. Pada saat itu, batik sering digunakan oleh kalangan kelurga dan lingkungan kesultanan. Keberadaan Batik Jambi berangsur menghilang beserta pengrajinnya pada saat berakhirnya masa Kesultanan Melayu Jambi. Kemudian Batik Jambi kembali muncul pada zaman orde baru era 80-an. Proses pembuatannya dilakukan dengan sangat teliti, dan kainnya dianggap sebagai barang yang sangat berharga.